• Selamat Datang di Website Resmi JDIH PTUN Denpasar - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar jdih.ptun-denpasar.go.id - Jalan Kapten Cok Agung Tresna No. 4 Denpasar - Telp. +62 361 236213 - Email : info@ptun-denpasar
    • Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar jdih.ptun-denpasar.go.id - Jalan Kapten Cok Agung Tresna No. 4 Denpasar - Telp. +62 361 236213 - Email : info@ptun-denpasar.go.id

Foto Kegiatan JDIH PTUN Denpasar

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar mengadakan Public Campaign Pengendalian Gratifikasi
Kunjungan Kerja dan Pembinaan Ketua Kamar Tata Usaha Negara dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Mi
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan TUN Denpasar Tahun 2021
Perkenalan Bapak Kusman, S.IP.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Baru Pengadilan TUN Denpasar beserta Ibu
Upacara Peringatan Hari Pahlawan di Pengadilan TUN Denpasar Tahun 2020
Pengadilan Tinggi TUN Surabaya mengadakan Monev ke Pengadilan TUN Denpasar
Pengawasan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya di Pengadilan TUN Denpasar
Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Hadiri Peluncuran Buku Selayang Pandang Komisi III DPR RI Periode
RAPAT BULANAN 2018
Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2018
   Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Terbaru
No. Tahun Nomor Category Tentang
1 2022 Peraturan Mahkamah Agung TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN RESTITUSI DAN KOMPENSASI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA

Ditetapkan : 25-02-2022
Diundangkan : 01-03-2022
Dokumen : Lihat
2 2021 Surat Edaran MARI PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PERADILAN

Ditetapkan : 28-12-2021
Diundangkan : 28-12-2021
Dokumen : Lihat
3 2021 Peraturan Presiden penyampaian Peraturan presiden nomor 52 tahun 2021 tentang perubahan perpres nomor 17 tahun 2020 tentangsurat kuasa khusus dalam penanganangugatan perdata dan gugatan tata usaha negara terhadap presiden

Ditetapkan : 31-05-2021
Diundangkan : 02-06-2021
Dokumen : Lihat
4 2016 Undang-undang Penyandang Disabilitas

Ditetapkan : 15-04-2016
Diundangkan : 15-04-2016
Dokumen : Lihat
5 2021 Peraturan Presiden Perubahan atas peraturan presiden No. 17 Tahun 2020 tentang surat kuasa khusus dalam penanganan gugatan perdata dan gugatan tata usaha negara terhadap presiden

Ditetapkan : 21-05-2021
Diundangkan : 02-06-2021
Dokumen : Lihat
6 2008 Undang-undang KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Ditetapkan : 30-04-2008
Diundangkan : 30-04-2008
Dokumen : Lihat
7 2017 Peraturan Pemerintah PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

Ditetapkan : 09-05-2017
Diundangkan : 16-05-2017
Dokumen : Lihat
8 2021 Surat Edaran MARI PENANGANAN PENDAFTARAN PERKARA UNTUK MEMPEROLEH PERMOHONAN PUTUSAN ATAS PENERIMAAN PERMOHONAN GUNA MENDAPATKAN KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN BADAN ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Ditetapkan : 08-01-2021
Diundangkan : 08-01-2021
Dokumen : Lihat
9 2020 Peraturan Mahkamah Agung PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 5 TAHUN 2020 TENTANG PROTOKOL PERSIDANGAN DAN KEAMANAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN

Ditetapkan : 21-12-2020
Diundangkan : 23-12-2020
Dokumen : Lihat
10 2020 Peraturan Mahkamah Agung PROTOKOL PERSIDANGAN DAN KEAMANAN DALAM LINGKUNGAN PENGADILAN

Ditetapkan : 27-11-2020
Diundangkan : 04-12-2020
Dokumen : Lihat
11 2018 Pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif

Ditetapkan : 04-12-2018
Diundangkan : 04-12-2018
Dokumen : Lihat
12 2019 Peraturan Mahkamah Agung Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Ditetapkan : 06-08-2019
Diundangkan : 08-08-2019
Dokumen : Lihat
13 2018 Juli Instruksi Presiden TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

Ditetapkan : 28-08-2018
Diundangkan : 28-08-2018
Dokumen : Lihat
14 2017 Nopember Pengadaan Hakim

Ditetapkan : 31-03-2017
Diundangkan : 04-04-2017
Dokumen : Lihat
15 2000 Peraturan Pemerintah tahun 2000 s/d 2010 LEMBAGA PENYEDIA JASA PELAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN

Ditetapkan : 17-07-2000
Diundangkan : 17-07-2000
Dokumen : Lihat
16 1976 Peraturan Pemerintah tahun 1970 s/d 1979 CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Ditetapkan : 23-12-1976
Diundangkan : 23-12-1976
Dokumen : Lihat
17 1980 Peraturan Pemerintah tahun 1980 s/d 1989 TRANSFUSI DARAH

Ditetapkan : 19-04-1980
Diundangkan : 19-04-1980
Dokumen : Lihat
18 1980 Peraturan Pemerintah tahun 1980 s/d 1989 PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Ditetapkan : 30-08-1980
Diundangkan : 30-08-1980
Dokumen : Lihat
19 1971 Desember Perpu tahun 1970 s/d 1979 PENCABUTAN UNDANG UNDANG NO. 17 TAHUN 1964 TENTANG LARANGAN PENARIKAN CEK KOSONG

Ditetapkan : 30-07-1971
Diundangkan : 30-07-1971
Dokumen : Lihat
20 1960 Perpu tahun 1960-1969 PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN

Ditetapkan : 29-12-1960
Diundangkan : 29-12-1960
Dokumen : Lihat
21 1998 Desember Peraturan Pemerintah tahun 1990 s/d 1999 PEMERIKSAAN KECELAKAAN KAPAL

Ditetapkan : 07-01-1998
Diundangkan : 07-01-1998
Dokumen : Lihat
22 1998 Desember Perpu tahun 1990 s/d 1999 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN

Ditetapkan : 22-04-1998
Diundangkan : 22-04-1998
Dokumen : Lihat
23 2016 Desember Perpu tahun 2010 s/d 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Ditetapkan : 25-05-2016
Diundangkan : 25-05-2016
Dokumen : Lihat
24 2002 Desember Perpu tahun 2000 s/d 2009 PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Ditetapkan : 18-10-2002
Diundangkan : 18-10-2002
Dokumen : Lihat
25 1986 Agustus undang-undang tahun 1981-1990 PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Ditetapkan : 29-12-1986
Diundangkan : 29-12-1986
Dokumen : Lihat
26 1960 Agustus undang-undang tahun 1961-1970 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Ditetapkan : 24-09-1960
Diundangkan : 24-09-1960
Dokumen : Lihat
27 1967 Desember undang-undang tahun 1961-1970 PENANAMAN MODAL ASING

Ditetapkan : 10-01-1967
Diundangkan : 10-01-1967
Dokumen : Lihat
28 1999 undang-undang tahun 1991 s/d 1999 ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Ditetapkan : 12-08-1999
Diundangkan : 12-08-1999
Dokumen : Lihat
29 1999 undang-undang tahun 1991 s/d 1999 KEHUTANAN

Ditetapkan : 30-09-1999
Diundangkan : 30-09-1999
Dokumen : Lihat
30 2000 Undang-Undang tahun 2000 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

Ditetapkan : 02-08-2000
Diundangkan : 02-08-2000
Dokumen : Lihat
31 2009 Maret Undang-Undang tahun 2009 KEPARIWISATAAN

Ditetapkan : 16-01-2009
Diundangkan : 16-01-2009
Dokumen : Lihat
32 2001 Maret Keputusan Presiden PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI BIDANG PERTANAHAN

Ditetapkan : 17-01-2001
Diundangkan : 17-01-2001
Dokumen : Lihat
33 2001 Undang-Undang tahun 2001 YAYASAN

Ditetapkan : 16-08-2001
Diundangkan : 16-08-2001
Dokumen : Lihat
34 2002 Undang-Undang tahun 2002 HAK CIPTA

Ditetapkan : 29-07-2002
Diundangkan : 29-07-2002
Dokumen : Lihat
35 2003 Undang-Undang tahun 2003 KETENAGAKERJAAN

Ditetapkan : 25-03-2003
Diundangkan : 25-03-2003
Dokumen : Lihat
36 2004 April Undang-Undang tahun 2004 PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Ditetapkan : 29-03-2004
Diundangkan : 29-03-2004
Dokumen : Lihat
37 2005 Nopember Undang-Undang tahun 2005 PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Ditetapkan : 03-08-2005
Diundangkan : 03-08-2005
Dokumen : Lihat
38 2006 Desember Undang-Undang tahun 2006 BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA

Ditetapkan : 03-03-2006
Diundangkan : 03-03-2006
Dokumen : Lihat
39 2008 Januari Undang-Undang tahun 2008 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Ditetapkan : 28-04-2008
Diundangkan : 28-04-2008
Dokumen : Lihat
40 2008 Maret Undang-Undang tahun 2008 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Ditetapkan : 31-03-2008
Diundangkan : 31-03-2008
Dokumen : Lihat
41 2009 Undang-Undang tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ditetapkan : 03-10-2009
Diundangkan : 03-10-2009
Dokumen : Lihat
42 2011 Undang-Undang tahun 2011 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

Ditetapkan : 11-10-2011
Diundangkan : 11-10-2011
Dokumen : Lihat
43 2007 Undang-Undang tahun 2007 PERSEROAN TERBATAS

Ditetapkan : 16-08-2007
Diundangkan : 16-08-2007
Dokumen : Lihat
44 2016 Desember Undang-Undang tahun 2016 PENJAMINAN

Ditetapkan : 15-01-2016
Diundangkan : 15-01-2016
Dokumen : Lihat
45 2014 Undang-Undang tahun 2014 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Ditetapkan : 17-10-2014
Diundangkan : 17-10-2014
Dokumen : Lihat
46 2014 Desember Perpu tahun 2010 s/d 2016 PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA

Ditetapkan : 02-10-2014
Diundangkan : 02-10-2014
Dokumen : Lihat
47 2011 Undang-undang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Ditetapkan : 31-12-2011
Diundangkan : 31-12-2011
Dokumen : Lihat
48 2010 Peraturan Pemerintah tahun 2000 s/d 2010 Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Ditetapkan : 10-06-2010
Diundangkan : 10-06-2010
Dokumen : Lihat
49 2011 Januari Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Ditetapkan : 12-08-2011
Diundangkan : 12-08-2011
Dokumen : Lihat
50 2014 Agustus Undang-undang Aparatur Sipil Negara

Ditetapkan : 15-01-2015
Diundangkan : 15-01-2014
Dokumen : Lihat

 Sambutan
Logo

HARYATI, S.H., M.H.

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR

... Lihat Selengkapnya

 AGENDA KEGIATAN